B. Standar Pelayanan Publik

Menurut  Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi:

  • Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain  kesederhanaan  yaitu  kemudahan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  kemudahan  dalam  memenuhi persyaratan pelayanan.

  • Waktu Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama  dengan  penyelesaian  pelayanan  termasuk  pengaduan  haruslah  berkaitan  dengan  kepastian  waktu  dalam  memberikan pelayanan.

  • Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses  pemberian  pelayanan, haruslah  berkaitan dengan pengenaan biaya yang  secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada.

  • Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian  pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

  • Sarana dan Prasarana

Penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  oleh  penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dll. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan.

Scroll to Top