C. Dasar Hukum Pelayanan Publik

Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Untuk  itu,  masyarakat  berhak  menerima pelayanan publik  terkait  kebutuhannya  baik  untuk  hal  yang  bersifat administratif ataupun kebutuhan lain. Sedangkan pemerintah,  berdasarkan undang-undang tersebut berkewajiban memberikan pelayanan  publik sesuai prosedurnya.

Scroll to Top